Bambang Hendarso Danuri
Polri Mandiri dan Profesional
Bambang Hendarso Danuri berjanji akan mengakselerasi transformasi Polri menuju Polri mandiri, profesional, dan dipercaya masyarakat. Setelah memaparkan visi-misi (janji) itu, mantan Kapolda Sumut itu diterima secara aklamasi oleh DPR (24/9/2008) menjadi Kapolri setelah melalui fit and proper test Komisi III DPR (22/9/2008).
Lulusan Akpol 74 kelahiran Bogor, 10 Oktober 1952, itu menduduki kursi Tribrata I menggantikan Jenderal Pol Sutanto yang pensiun 30 September 2008.
Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol. Bambang Hendarso Danuri, itu satu-satunya calon Kapolri yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden sebelumnya telah menerima beberapa masukan dari berbagai macam kalangan, termasuk dari Komisi Kepolisian. Mensesneg Hatta Radjasa mengatakan, Presiden Yudhoyono hanya mengajukan satu nama calon, karena pertimbangan agar Bambang Hendarso bisa terpilih menjadi Kapolri baru.
Pada pemilihan Kapolri periode sebelumnya, Dai Bachtiar dan Sutanto juga merupakan calon tunggal. Namun calon tunggal bukan berarti akan langsung disetujui Komisi III.
Pencalonan tunggal Bambang ini mendapat dukungan dari semua fraksi DPR. Sesuai dengan UU 2/2002 pasal 11, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Pelantikan Bambang Hendarso Danuri menjabat Kapolri baru dilakukan pada 30 September 2008 di istana.
Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri oleh anggota komisi III DPR, Bambang mendengarkan dengan serius setiap pandangan fraksi. Dia didampingi Derenbang Polri Brigjen Pol. Tjuk Sukiadi dan Spripim Kapolri Kombes Pol. Suhardi A., serta Karo Analis Bareskrim Brigjen Pol. Mathius Salempang, Direktur III/Tipikor Brigjen Pol. Jose Rizal, dan sejumlah personel Bareskrim Polri.
Bambang, mantan Kapolda Sumut itu memulai dengan paparan visi dan misinya yang diberi judul Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Mandiri, Profesional, dan Dipercaya Masyarakat.
Mantan Kapolda Kalimantan Selatan (2005), itu mengatakan akan melanjutkan program prioritas Kapolri Sutanto seperti pemberantasan judi, narkotik, terorisme, korupsi, dan illegal logging. Menurutnya, tak harus ganti pimpinan lalu ganti visi, misi, dan program karena organisasi (akan) mengalami discontinuity. Dia menyampaikan visi-misi sesuai dengan perumusan grand strategy Polri 2005-2025.
Bambang Hendarso Danuri berjanji akan mengakselerasi transformasi Polri menuju Polri mandiri, profesional, dan dipercaya masyarakat. Setelah memaparkan visi-misi (janji) itu, mantan Kapolda Sumut itu diterima secara aklamasi oleh DPR (24/9/2008) menjadi Kapolri setelah melalui fit and proper test Komisi III DPR (22/9/2008).
Lulusan Akpol 74 kelahiran Bogor, 10 Oktober 1952, itu menduduki kursi Tribrata I menggantikan Jenderal Pol Sutanto yang pensiun 30 September 2008.
Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol. Bambang Hendarso Danuri, itu satu-satunya calon Kapolri yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden sebelumnya telah menerima beberapa masukan dari berbagai macam kalangan, termasuk dari Komisi Kepolisian. Mensesneg Hatta Radjasa mengatakan, Presiden Yudhoyono hanya mengajukan satu nama calon, karena pertimbangan agar Bambang Hendarso bisa terpilih menjadi Kapolri baru.
Pada pemilihan Kapolri periode sebelumnya, Dai Bachtiar dan Sutanto juga merupakan calon tunggal. Namun calon tunggal bukan berarti akan langsung disetujui Komisi III.
Pencalonan tunggal Bambang ini mendapat dukungan dari semua fraksi DPR. Sesuai dengan UU 2/2002 pasal 11, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Pelantikan Bambang Hendarso Danuri menjabat Kapolri baru dilakukan pada 30 September 2008 di istana.
Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri oleh anggota komisi III DPR, Bambang mendengarkan dengan serius setiap pandangan fraksi. Dia didampingi Derenbang Polri Brigjen Pol. Tjuk Sukiadi dan Spripim Kapolri Kombes Pol. Suhardi A., serta Karo Analis Bareskrim Brigjen Pol. Mathius Salempang, Direktur III/Tipikor Brigjen Pol. Jose Rizal, dan sejumlah personel Bareskrim Polri.
Bambang, mantan Kapolda Sumut itu memulai dengan paparan visi dan misinya yang diberi judul Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri Mandiri, Profesional, dan Dipercaya Masyarakat.
Mantan Kapolda Kalimantan Selatan (2005), itu mengatakan akan melanjutkan program prioritas Kapolri Sutanto seperti pemberantasan judi, narkotik, terorisme, korupsi, dan illegal logging. Menurutnya, tak harus ganti pimpinan lalu ganti visi, misi, dan program karena organisasi (akan) mengalami discontinuity. Dia menyampaikan visi-misi sesuai dengan perumusan grand strategy Polri 2005-2025.
Sementara program baru dengan prinsip hemat struktur dan kaya fungsi supaya tidak membebani anggaran yang ada. Misalnya, mengubah struktur Densus 88/Antiteror; dari semula di setiap Polda menjadi cukup di delapan wilayah strategis. Di antaranya Jakarta dan Surabaya.
Dia juga akan menempatkan enam pangkalan wilayah Polisi Air di tempat strategis. Kemudian, membangun Indonesian Automotive Fingerprint Information System, membuat Pusat Informasi Kriminal Nasional, melanjutkan pembangunan kesatuan wilayah, dan memperbaiki manajemen keuangan Polri.
Suami dari Nanny Hartiningsih, itu juga akan mempercepat transformasi kultural. "Polisi itu harus melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Salah satu caranya dengan memperbaiki SDM. Trust building ditarget pada 2010," kata peraih penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Karya Bhakti dan Satya Lencana Ksatria Tamtama itu.
Lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jakarta itu juga berjanji meningkatkan pendapatan anggota Polri di kisaran Rp 7 juta hingga Rp 47 juta.
Dia juga berjanji akan menegakkan disipilin dan tindakan tegas. "Jika ada anggota yang melakukan pembiaran (pidana) akan kita tindak. Akan ada tim operasi bersih," janjinya. Sebelum melangkah dengan tindakan hukum ke luar, Bambang akan melaksanakan tindakan ke dalam lebih dulu dalam seratus hari pertama pelaksanaan tugasnya. "Ini amanah yang berat, tapi saya akan laksanakan sesuai komitmen," katanya.
Bambang juga berjanji polisi akan netral dan tidak berpihak dalam Pemilu 2009. Dia juga berjanji membuka hotline untuk warga masyarakat yang akan mengadukan kinerja polisi yang dianggap tidak tepat.
Sesuai data di pusat data Tokoh Indonesia, Bambang lulusan Akademi Kepolisian tahun 1974. Dia meraih gelar sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jakarta.
Suami dari Nanny Hartiningsih, itu juga akan mempercepat transformasi kultural. "Polisi itu harus melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Salah satu caranya dengan memperbaiki SDM. Trust building ditarget pada 2010," kata peraih penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Karya Bhakti dan Satya Lencana Ksatria Tamtama itu.
Lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jakarta itu juga berjanji meningkatkan pendapatan anggota Polri di kisaran Rp 7 juta hingga Rp 47 juta.
Dia juga berjanji akan menegakkan disipilin dan tindakan tegas. "Jika ada anggota yang melakukan pembiaran (pidana) akan kita tindak. Akan ada tim operasi bersih," janjinya. Sebelum melangkah dengan tindakan hukum ke luar, Bambang akan melaksanakan tindakan ke dalam lebih dulu dalam seratus hari pertama pelaksanaan tugasnya. "Ini amanah yang berat, tapi saya akan laksanakan sesuai komitmen," katanya.
Bambang juga berjanji polisi akan netral dan tidak berpihak dalam Pemilu 2009. Dia juga berjanji membuka hotline untuk warga masyarakat yang akan mengadukan kinerja polisi yang dianggap tidak tepat.
Sesuai data di pusat data Tokoh Indonesia, Bambang lulusan Akademi Kepolisian tahun 1974. Dia meraih gelar sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jakarta.
Adik dari mantan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen (Purn) Tritamtomo ini menapaki karir dari Wakasat Sabhara Polresta Bogor Polda Jawa Barat (1975), kemudian menjadi Kapolres Jayapura (1993). Karirnya terus menaik dengan menjabat Wakapolwil Bogor Polda Jawa Barat (1994). Lalu beberapa kali menjadi Kadit Serse Polda, mulai dari Kadit Serse Polda Nusa Tengggara Barat (1997), Kadit Serse Polda Bali (1999), Kadit Serse Polda Jawa Timur (2000), dan Kadit Serse Polda Metro Jaya (2005).
Kemudian menjadi Kapolda Kalimantan Selatan (2005) dan Kapolda Sumatera Utara (2005-2006). Sebelum menjadi Kapolri, dia menjabat Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri (2006-2008).
Bambang mengawali karirnya di kepolisian ketika menjadi Wakasat Sabhara Polresta Bogor Polda Jawa Barat tahun 1975. Setelah itu karirnya terus melesat hingga antara lain pernah menjabat sebagai Kapolres Jayapura (1993), Wakapolwil Bogor Polda Jawa Barat (1994), Kadit Serse Polda Nusa Tengggara Barat (1997), Kadit Serse Polda Bali (1999, Kadit Serse Polda Jawa Timur (2000), Kadit Serse Polda Metro Jaya, Kapolda Sumatera Utara (2005-2006) dan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (2006).
Atas berbagai pengabdiannya, dia antara lain menerima penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Karya Bhakti, dan Satya Lencana Ksatria Tamtama.
Dilantik
Jenderal (Pol.) Bambang Hendarso Danuri dilantik dan disumpah sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah acara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Selasa 30 September 2008.
Bambang menggantikan Jenderal (Pol.) Sutanto yang memasuki pensiun, 30 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 55/Pol/2008. Sebelum dilantik, Bambang baru naik pangkat menjadi jenderal penuh. Ia adalah lulusan Akademi Polisi (Akpol) 1974, satu angkatan di bawah Sutanto.
Seusai pelantikan, Bambang mengemukakan bahwa tugas yang diberikan kepadanya cukup berat dan penuh tantangan. Ia menyatakan akan menjaga keberlanjutan apa yang sudah dilaksanakan Sutanto.”Kelanjutan program tetap kami jadikan prioritas,” ujarnya. Antara lain, pertama, terkait dengan kebijakan ke dalam, seperti penerimaan taruna Akpol dan bintara Polri yang bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kedua, mengambil tindakan tegas untuk kejahatan seperti judi, pembalakan liar, kejahatan konvensional, terorisme, dan narkotika.
Dia berjanji akan bertindak lebih keras. "Anggota dan pejabat yang masih melakukan pembiaran akan kami tindak. Itu komitmen. Pelayanan masyarakat juga akan kami tingkatkan. Tentunya, ke depan, kita menghadapi Pemilu 2009. Ini prioritas bersama TNI untuk mengamankannya hingga pemilihan presiden dan wakil presiden,” ujarnya.
Acara pelantikan Bambang itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat negara, seperti Ketua DPR Agung Laksono, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, Ketua MA Bagir Manan, Ketua KPK Antasari Azhar, Ketua BPK Anwar Nasution, dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira mengatakan, serah terima jabatan Kepala Polri direncanakan berlangsung di Markas Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis, 9 Oktober 2008.
Puncak Karier Anak Bogor
Membasmi pembalakan liar dan mengungkap kasus pembunuhan aktivis Munir adalah prestasinya
Senin, 6 Oktober 2008, 12:10 WIB
Puncak kepemimpinan tertinggi kepolisian kini dalam genggaman Bambang Hendarso Danuri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Jenderal yang akrab disapa BHD itu menjadi Kepala Polri Istana Negara, Jakarta, pada Selasa 30 September 2008, lalu.
BHD menggantikan posisi seniornya, Jenderal Sutanto, yang pensiun. “Saya akan melanjutkan program beliau (Sutanto),” katanya.
Namanya mulai muncul ke permukaan sejak menjadi Kepala Polres Jayapura pada 1993. Setahun kemudian dia ditunjuk menjadi Wakil Kepala Polwil Bogor. Kiprah BHD selanjutnya banyak dihabiskan di reserse.
Misalnya dia menjadi Kepala Direktorat Reserse Polda Nusa Tengggara Barat, pada 1997. Dua tahun kemudian dengan jabatan yang sama dia bertugas di Polda Bali.
Setahun kemudian dia bertugas di Polda Jawa Timur juga sebagai direktur reserse. Di sinilah dia mulai menjadi anak buah Sutanto.
Di bawah komando Sutanto, BHD memberangus aksi penyelundupan mobil mewah yang sempat membuat gerah seorang pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai, pada 2000.
Dia juga yang memuluskan program Sutanto memberantas perjudian di Surabaya. Kemudian ketika Sutanto tenggelam saat Da’i Bachtiar menjadi Kepala Polri, kiprah BHD juga hampir sama. Sebentar menjadi Direktur Reserse Polda Metro Jaya pada 2001, namanya menghilang.
Nama BHD muncul lagi ketika Sutanto menjadi Kepala Polri. Namanya mulai mencorong ketika menjabat sebagai Kepala Polda Sumatera Utara, periode 2005-2006. Di sini, selain membabat judi dia memerangi pembalakan liar.
Ketika mempimpin kepolisian di Sumatera Utara, BHD menangkap Adelin Lis di Hongkong. Adelin dituduh membabat hutan lindung. Mahkamah Agung menghukumnya 10 tahun penjara. Namun Adelin keburu kabur. Hingga kini masih buron.
Saat dipercaya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri periode 2006-2008, sepak terjang BHD makin terasa dalam memburu pembalak liar. Misalnya, saat memberangus pembalakan liar di Riau bersama Kepala Polda Riau di era Brigadir Jenderal Sutjiptadi.
BHD menggantikan posisi seniornya, Jenderal Sutanto, yang pensiun. “Saya akan melanjutkan program beliau (Sutanto),” katanya.
Namanya mulai muncul ke permukaan sejak menjadi Kepala Polres Jayapura pada 1993. Setahun kemudian dia ditunjuk menjadi Wakil Kepala Polwil Bogor. Kiprah BHD selanjutnya banyak dihabiskan di reserse.
Misalnya dia menjadi Kepala Direktorat Reserse Polda Nusa Tengggara Barat, pada 1997. Dua tahun kemudian dengan jabatan yang sama dia bertugas di Polda Bali.
Setahun kemudian dia bertugas di Polda Jawa Timur juga sebagai direktur reserse. Di sinilah dia mulai menjadi anak buah Sutanto.
Di bawah komando Sutanto, BHD memberangus aksi penyelundupan mobil mewah yang sempat membuat gerah seorang pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai, pada 2000.
Dia juga yang memuluskan program Sutanto memberantas perjudian di Surabaya. Kemudian ketika Sutanto tenggelam saat Da’i Bachtiar menjadi Kepala Polri, kiprah BHD juga hampir sama. Sebentar menjadi Direktur Reserse Polda Metro Jaya pada 2001, namanya menghilang.
Nama BHD muncul lagi ketika Sutanto menjadi Kepala Polri. Namanya mulai mencorong ketika menjabat sebagai Kepala Polda Sumatera Utara, periode 2005-2006. Di sini, selain membabat judi dia memerangi pembalakan liar.
Ketika mempimpin kepolisian di Sumatera Utara, BHD menangkap Adelin Lis di Hongkong. Adelin dituduh membabat hutan lindung. Mahkamah Agung menghukumnya 10 tahun penjara. Namun Adelin keburu kabur. Hingga kini masih buron.
Saat dipercaya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri periode 2006-2008, sepak terjang BHD makin terasa dalam memburu pembalak liar. Misalnya, saat memberangus pembalakan liar di Riau bersama Kepala Polda Riau di era Brigadir Jenderal Sutjiptadi.
Bahkan BHD juga yang mengungkap pembalakan liar di Kalimantan, pada Maret 2008. Di sini dia membongkar keterlibatan sejumlah polisi dan pejabat di departemen kehutanan.
Aksi BHD yang paling fenomenal adalah ketika mengungkap keterlibatan petinggi BIN dalam kasus pembunuhan aktifis HAM, Munir. Di masa BHD inilah, tersangka pemubunuh Munir, Pollycarpus, diganjar hukuman 20 tahun penjara.
Tak hanya itu, aksi BHD ini sampai membawa bekas Deputi BIN, Muchdi PR, ke meja hijau. Perkara ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Karena sepak terjangnya itulah, Sutanto kepincut mengajukannya menjadi Kepala Polri. “Saya bersyukur,” kata BHD kepada wartawan. Saya sudah membuat prioritas. Misalnya mengenai keluhan pelayanan polisi. Kami ingin humanis dan dekat dengan rakyat."
